sebutkan 3 isi dekrit presiden 5 juli 1959 – Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebuah instruksi penting yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, karena dekrit ini mengubah konstitusi Indonesia menjadi konstitusi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dekrit ini juga menetapkan bahwa Indonesia akan menjadi negara kesatuan yang diatur secara sentralistik dan menghapus sistem federal yang sebelumnya diterapkan. Berikut adalah sebutkan 3 isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Pertama, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menetapkan bahwa konstitusi Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam dekrit ini, Presiden Soekarno menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi dasar dari konstitusi Indonesia, sehingga negara Indonesia akan diatur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Kedua, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menghapus sistem federal yang sebelumnya diterapkan dan menerapkan sistem negara kesatuan yang diatur secara sentralistik. Sebelumnya, Indonesia menerapkan sistem federal yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, sistem federal ini dihapuskan dan digantikan dengan sistem negara kesatuan yang diatur secara sentralistik. Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada pemerintah daerah.
Ketiga, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi dasar konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia yang diterima pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menjadi dasar negara Indonesia sejak saat itu. Dalam dekrit ini, Presiden Soekarno menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi dasar konstitusi Indonesia, sehingga negara Indonesia akan diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Dekrit ini mengubah konstitusi Indonesia menjadi konstitusi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga negara Indonesia akan diatur berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dekrit ini juga menghapus sistem federal yang sebelumnya diterapkan dan menerapkan sistem negara kesatuan yang diatur secara sentralistik. Dengan demikian, pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada pemerintah daerah. Meskipun dekrit ini menuai kontroversi pada saat itu, namun sejarah telah membuktikan bahwa dekrit ini memiliki peranan penting dalam membangun negara Indonesia yang kuat dan berdaulat.
Rangkuman
Penjelasan: sebutkan 3 isi dekrit presiden 5 juli 1959
1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menetapkan bahwa konstitusi Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila.
Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menegaskan bahwa konstitusi Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam dekrit ini, Presiden Soekarno menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi dasar dari konstitusi Indonesia, sehingga negara Indonesia akan diatur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar konstitusi, Presiden Soekarno ingin mengubah arah dan tujuan negara Indonesia. Sebelumnya, Indonesia masih dalam tahap pembentukan identitas negara sebagai bangsa baru yang harus menentukan arah dan tujuannya. Dalam hal ini, Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengikat dan menjadi dasar dari identitas negara Indonesia. Dengan demikian, konstitusi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila akan memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi negara Indonesia.
Konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila juga diharapkan dapat menguatkan nasionalisme dan mengurangi konflik horizontal di Indonesia. Pancasila dianggap sebagai dasar yang mengikat dan menjadi panduan dalam bersatunya bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Dengan demikian, negara Indonesia akan menjadi lebih kuat dan bersatu dalam menghadapi tantangan yang dihadapi.
Selain itu, Pancasila juga dianggap sebagai dasar yang dapat memperkuat demokrasi di Indonesia. Dalam Pancasila, terdapat prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang menunjukkan bahwa kekuasaan harus berada di tangan rakyat dan diwakili oleh pemimpin yang bijaksana. Dalam hal ini, konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila akan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, sehingga negara Indonesia akan menjadi lebih demokratis dan menghargai hak asasi manusia.
Dalam kesimpulannya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menetapkan bahwa konstitusi Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Hal ini merupakan upaya untuk memperkuat identitas nasional Indonesia, mengurangi konflik horizontal, dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dalam dekrit ini, Presiden Soekarno menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi dasar dari konstitusi Indonesia, sehingga negara Indonesia akan diatur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
2. Sistem federal yang sebelumnya diterapkan dihapuskan dan digantikan dengan sistem negara kesatuan yang diatur secara sentralistik.
Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem federal yang sebelumnya diterapkan dihapuskan dan digantikan dengan sistem negara kesatuan yang diatur secara sentralistik. Sebelumnya, Indonesia menerapkan sistem federal yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, dengan dihapuskannya sistem federal dan pengenalan sistem negara kesatuan yang diatur secara sentralistik, pemerintah pusat memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengatur negara. Sistem negara kesatuan ini memungkinkan pemerintah pusat untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang lebih efektif dan cepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi negara. Dalam sistem negara kesatuan, kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah lebih terbatas, namun mereka tetap memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengembangan daerahnya masing-masing. Penghapusan sistem federal dan pengenalan sistem negara kesatuan yang diatur secara sentralistik juga membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dan berdaulat.
3. Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi dasar konstitusi Indonesia.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan sebuah instruksi penting yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Salah satu isi dari dekrit ini adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi dasar konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang diterima pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menjadi dasar negara Indonesia sejak saat itu. Dalam dekrit ini, Presiden Soekarno menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi dasar konstitusi Indonesia, sehingga negara Indonesia akan diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Pada saat itu, Indonesia telah menerapkan sistem federal yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga menghapus sistem federal yang sebelumnya diterapkan dan menerapkan sistem negara kesatuan yang diatur secara sentralistik. Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat negara Indonesia dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Selain itu, dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga menetapkan bahwa konstitusi Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam dekrit ini, Presiden Soekarno menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi dasar dari konstitusi Indonesia, sehingga negara Indonesia akan diatur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, karena dekrit ini mengubah konstitusi Indonesia menjadi konstitusi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dekrit ini juga menetapkan sistem negara kesatuan yang diatur secara sentralistik dan menghapus sistem federal yang sebelumnya diterapkan. Meskipun dekrit ini menuai kontroversi pada saat itu, namun sejarah telah membuktikan bahwa dekrit ini memiliki peranan penting dalam membangun negara Indonesia yang kuat dan berdaulat.